Senin, 27 April 2015
Dampak kebijakan pemerintah
Senin, 17 November 2014, Presiden Jokowi telah memutuskan dan menetapkan bahwasanya BBM dinaikkan mulai pukul 00.00 tanggal
18 November 2014. Kebijakan pemerintah yang terbilang cukup cepat dan
tegas ini pastilah mengundang banyak kontroversi, pro dan kontra
dimana-mana. Para mahasiswa turun ke jalan berorasi menuntut kenaikan
BBM tersebut. Supir-supir angkot, bus, dan angkutan lainnya mogok kerja
bersama-sama. Contohnya di daerah terdekat kita, Solo, bus-bus melakukan
mogok kerja tanggal 18 November 2014 kemarin, dampak dari mogok kerja
ini pun dirasakan oleh para pelajar dan mahasiswa yang kesehariannya
berangkat ke tempat menuntut ilmu dengan naik bus, kesulitan mencari bus
yang masih beroperasi. Namun, mogok kerja ini tidak berlangsung lama,
mereka mengakhiri mogok kerja setelah tarif penumpang dinaikkan.
Kebijakan
Pemerintah yang terlalu cepat ini memang memukul semua pihak tanpa
terkecuali, bahkan DPR pun merasa dibingungkan dengan adanya kebijakan
ini. Kenapa kebijakan yang begitu penting dan melibatkan seluruh aspek
kehidupan ini tidak menyertakan alasan yang konkret dan jelas? Kebijakan
pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa subsidi ini
tidak sejalan dengan harga minyak dunia yang justru mengalami penurunan.
Apalagi tahun lalu harga BBM baru dinaikkan pada Juni 2013. Kenaikan
harga BBM saat ini yang mencapai Rp. 2000 benar-benar membebani
masyarakat Indonesia, terutama kalangan masyarakat menengah dan ke
bawah.
Alasan
dari kebijakan pemerintah ini karena membebani APBN sehingga terjadi
defisit APBN. Pemerintah tidak seharusnya menyalahkan defisit APBN
karena beban dari subsidi BBM semata. Penurunan target pendapatan negara
yang tidak sebanding dengan kenaikan beban belanja negara juga menjadi
penyebab munculnya masalah defisit APBN. Mungkin juga APBN yang
membengkak ini dikarenakan pula oleh piutang negara yang semakin
membengkak. Jadi, tidak seharusnya untuk mengurangi APBN pemerintah
langsung membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Hal ini justru sangat
memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, dan bisa memicu
meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Jika
kebijakan ini terlanjur berjalan, apa yang bisa dilakukan rakyat?
Demonstrasi yang tidak didengar, pendapat yang tidak diterima, bahkan
tindakan yang tidak dipedulikan lagi, maka rakyat hanya bisa patuh.
Menurut saya berdemonstrasi itu tidak salah karena itu merupakan cara
penyaluran aspirasi, tetapi dengan aksi-aksi semacam itu tidak akan
merubah pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
Dengan
kenaikan pulsa saja kita tidak ada protes apa-apa, tapi kenapa dengan
kenaikan harga BBM kita harus protes? Padahal kedua-duanya sama
pentingnya. Walaupun harga BBM naik, kita masih bisa dan mampu untuk
membelinya, seperti kenaikan harga BBM tahun lalu kita masih bisa
membelinya. Kita patut bersyukur BBM premium ini masih bisa kita rasakan, lebih baik menaikkan harga BBM daripada kita melihat tulisan “Maaf bensin habis”. Bayangkan saja jika di tiap-tiap pos bensin ditutup karena BBM habis. Nah bagaimana kalau itu terjadi? Apakah kita semua harus mengendarai mobil yang memakai pertamax? Ini lebih tidak mungkin lagi, yang ada akan memperburuk kemacetan dan kemiskinan.
Harapan saya untuk pemerintah kedepannya, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat, cukuplah untuk menaikkan harga BBM tetapi janganlah menaikkan pula harga bahan-bahan pokok yang menjadi konsumsi primer bagi rakyat Indonesia. Karena jika harga bahan pokok naik, rakyat akan semakin terbebani, rakyat semakin sengsara, terutama rakyat kecil, dan kemiskinan akan meningkat.
Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.
