Senin, 22 Juni 2015
kebijakan dalam menghadapi persaingan globalisasi dan liberalisasi
Dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi
Asia Pasifik (APEC) dan dunia (WTO) yang tidak
mungkin dihindari, pergeseran basis kompetitif dari sumber daya alam kepada
sumber daya manusia, sudah menjadi tuntutan mutlak. Sebab, hanya negara-negara
yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sajalah yang akan mampu
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dengan cepat.
Negara-negara yang hanya mengandalkan kekayaan SDA tetapi mengabaikan kualitas
SDM, tidak akan mampu bersaing dalam dunia internasional dibandingkan dengan
negara yang mempunyai SDA terbatas namun memiliki SDM yang unggul”
Untuk menghindari kekalahan dalam persaingan
global ini, maka suatu negara harus melakukan upaya-upaya reformasi dalam
kebijakan publiknya. Bahkan Tanri Abeng (1997: 91) menegaskan bahwa
proses globalisasi selalu menghendaki dilakukannya transformasi manajemen bagi
setiap organisasi, baik privat maupun organisasi publik. Tuntutan akan perlunya
transformasi manajemen atau penerapan paradigma baru manajemen
Menurut saya proses globalisasi yang sedang
melanda dunia sekarang ini melahirkan kebutuhan mengkaji ulang pola-pola
manajemen yang dilaksanakan sekarang untuk diubah dan disesuaikan agar mampu
menanggapi tantangan jaman.
pola manajemen modern ini tidak hanya
perlu dikembangkan dalam lingkungan bisnis, tetapi lembaga pemerintah dan
organisasi kemasyarakatan umumnya juga perlu mengembangkan pola manajemen
modern, sungguhpun tidak serupa dengan keperluan bisnis tetapi paling tidak sesuai dengan keperluan
untuk menanggapi tantangan global Perlunya
transformasi manajemen sektor publik ini dilatar belakangi oleh suatu masalah
yang sangat krusial, yaitu bagaimana menciptakan efisiensi kerja serta
mendorong kinerja sektor publik. Sebab, kondisi aktual maupun faktual selama
ini menunjukkan bahwa organisasi pemerintah masih cenderung bersifat organik
dengan mekanisme kerja yang tidak efisien serta kurang memiliki daya saing yang
memadai dibanding sektor privat atau swasta, apalagi dibandingkan dengan pihak
luar negeri.
Kompetensi intelektual sangat diperlukan sehubungan dengan perkembangan berbagai bidang
disiplin ilmu serta kemajuan masyarakat yang sangat pesat, sehingga aparatur
pemerintah dituntut untuk dapat menghadapi setiap permasalahan dengan wawasan
yang tajam dan analitis, sehingga dapat ditentukan kebijakan atau keputusan
yang tepat, akurat dan bermanfaat. Kompetensi manajerial dibutuhkan
mengingat bahwa kelompok aparatur sesungguhnya merupakan pemimpin (elite)
dari masyarakat luas (massa).
Menghadapi massa
yang demikian heterogen disegala aspeknya, maka kepemimpinan yang partisipatif,
responsif dan antisipatif menadi kebutuhan yang sangat mendesak. Adapun kompetensi
behavioral atau perilaku, juga sangat diperlukan didalam era globalisasi
yang sangat transparan ini. Sebab, sistem norma, kaidah atau nilai yang dibawa
oleh arus globalisasi seringkali menjadikan orang cenderung individualis dan
liberalis yang hanya mengejar keuntungan materi saja; sementara kaidah-kaidah
humanisme, moralisme, keharmonisan, kekeluargaan dan kebersamaan justru
dilupakan.
globalisasi akan mengakibatkan terjadinya
keterkaitan antar bangsa dan persaingan antar bangsa. Keterkaitan dan
persaingan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam hubungan perdagangan. Oleh
karena itu, hanya bangsa atau negara yang memiliki daya saing (produk dan SDM)
tinggi dengan dukungan struktur usaha yang lincah, sistem kerja yang efisien,
serta budaya korporasi yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, yang akan mampu
memanfaatkan peluang globalisasi seoptimal mungkin.
Selain itu dalam lingkup ASEAN telah disepakati adanya AFTA (Asean Free
Trade Agreement) yang merupakan bagian dari agenda pembentukan Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economics Community. AFTA akan berlaku secara
mutlak pada tahun 2015 (Sastraatmadja, 2006). Hal ini juga secara otomatis akan
membawa dampak kepada bagaimana pustakawan di ASEAN akan saling berkompetisi
dan juga bersaing dalam tingkat Asia Tenggara sendiri.
Menurut saya ada dampak positif
dari globalisasi itu sendiri seperti Dampak
positif globalisasi antara lain:
Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk
ekspor, dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar
internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk
melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, dan dibutuhkan oleh pasar dunia.
Semakin mudah
mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasinya bersifat
langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia maka akan membuka
lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia
Semakin mudah
memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi
di Indonesia
Semakin
meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang
pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.
Dampak negatif globalisasi bagi
kegiatan ekonomi di Indonesia terutama bersumber dari ketidaksiapan ekonomi
Indonesia dalam persaingan yang semakin bebas. Berikut adalah dampak negatif
globalisasi terhadap perekonomian adalah :
Kemungkinan
hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi
negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian kita
kalah jauh dari Thailand.
Membanjirnya
produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia.
Misalnya, ancaman produk mainan Cina yang lebih murah bagi industri mainan di
tanah air.
Ancaman dari
sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi
yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika
dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi.
Ancaman masuknya
tenaga kerja asing (ekspatriat) di Indonesia yang lebih profesional SDMnya.
Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit.
Maka dari itu sebaiknya kita sebagai
warga Indonesia yang mencintai Indonesia wajib hukumnya untuk mendukung
Indonesia agar bisa sejahtera. Misalnya dengan membeli produk dalam negeri
karena pasar kita yang sudah tersaingi oleh pasar luar negeri di era
globalisasi ini. Globalisasi membawa pengaruh positif terhadap Indonesia,
tetapi tidak kalah juga dengan contoh yang telah disebutkan diatas dampak
negatifnya. Dalam hal Globalisasi ini, peran pemerintah dalam suatu negara
sangat diperlukan, mengingat segala aspek yang dilakukan adalah demi
tercapainya suatu keadaan negara yang lebih baik. Pemerintah perlu menyikapi
kehadiran globalisasi disini secara intensif dan berkelanjutan (berkala).
Karena dampak/pengaruh negatif dari globalisasi ini jika dibiarkan secara terus
menerus maka sama saja akan memutarbalikkan keadaan bahkan membuat keadaan
(kehidupan masyarakat) Indonesia semakin terpuruk. Kesenjangan dan ketimpangan
akan terjadi dan akan terus terjadi, baik antar wilayah, maupun kedudukan
sosial di Indonesia.
Dampak positif yang ditimbulkan
akibat adanya perdagangan bebas di Indonesia terhadap bidang ekonomi politik,
seperti memperluas pasar dan menambah keuntungan serta adanya transfer
teknologi, ternyata tidak dirasakan secara signifikan oleh segala kalangan.
Justru yang dirasakan adalah pertama peran negara sebagai alat untuk
mensejahterakan rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak
mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan kemiskinan. Kedua, Adanya
hambatan nontarif yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan,
ketidakseimbangan, dan lumpuhnya perekonomian nasional.
Beberapa upaya yang telah maupun
belum terealisasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi
dampak-dampak dari perdagangan bebas di bidang ekonomi politik, antara lain
yang paling mendasar dan pokok ialah dengan memperbaiki kebijakan ekonomi
politik Indonesia terkait dengan perdagangan bebas, menanamkan pendidikan cinta
produk dalam negeri sejak dini, serta meningkatkan kualitas produk-produk di
dalam negeri.
Jadi menurut saya saran saya adalah Pemerintah perlu memperhitungkan
kembali sistem ekonomi Indonesia yang Bebas Aktif, serta harus bisa bertindak
tegas dan berpedoman pada falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam
setiap mengambil kebijakan.
Kemudian upaya antisipasi yang belum
terealisasi tersebut hendaknya segera dilaksanakan apabila dirasa dapat
menstabikan ekonomi politik Indonesia.
Serta sebaiknya pengalaman dalam
sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang telah lalu dijadikan guru yang
terbaik.
Daftar
Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar
Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari
