Archive for Juni 2015

ketahanan pangan indonesia

  • ►


    • ketahanan pangan indonesia


      Masalah ketahanan pangan di Indonesia memiliki dua dimensi kepentingan, yakni bagaimana agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan di sisi lain bagaimana kesejahteraan petani dapat terlindungi.  Hampir setiap tahun, kita disibukkan dengan pro-kontra impor bahan pangan, mulai dari beras, daging sapi, kedelai, hingga bawang merah.
      Ada bayak persoalan yang menyebabkan hal itu terjadi.  Salah satunya, data yang digunakan untuk membuat kebijakan yang bersumber dari instansi resmi negara seringkali tidak sinkron satu sama lain. Apalagi pada tataran perumusan dan eksekusi kebijakannya di lapangan.

      Sementara itu kemendag menggunakan data harga beras di pasar sebagai cermin dari pasokan beras dalam negeri untuk menentukan Impor. Dan nyatanya, harga  merangkak naik dan tidak dijumpai beras di pasar. Bila diasumsikan bahwa kedua data tersebut benar maka terlihat jelas indikasi oligopoli pada struktur pasar beras. Para mafia beras bekerja dibalik kelangkaan beras di pasar. Saat harga pangan internasional murah, para mafia ini menimbun beras hingga ada kelangkaan di pasar yg dapat menjadi alasan pemerintah untuk impor. Di sini, peran dan kontrol pemerintah dinilai kurang memadai.
      Kondisi ketahanan pangan indonesia pada saat ini semakin memburuk, dikarenakan beralih fungsinya lahan pertanian di indonesia. pemerintah indonesia seharusnya lebih sensitif terhadap kondisi ini, bukan hanya permasalahan lahan, seperti yg diposting FAO (Food and Agriculture Organisation), Indonesia berada di level serius dalam indeks kelaparan global. Hal ini diprediksi akan terus memburuk dengan terus bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Di masa depan diprediksi akan terjadi kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti kerusakan lingkungan, konversi lahan, tingginya harga bahan bakar fosil, pemanasan iklim dan lain-lain. Belum lagi adanya Washington Consensus yang kini menjadi boomerang bagi Indonesia. Selama Indonesia masih berkiblat pada Konsensus Washington, selama itu juga Indonesia tidak bisa mandiri secara pangan.
      Konsensus Washington membuat Rakyat Indonesia tak leluasa bergerak dalam menentukan nasib produktivitas pertaniannya. Maka, tak heran jika ketahanan pangan Indonesia lemah. Tidak heran jika rakyat yang miskin di Indonesia malah semakin miskin dan akan ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Akibat Konsensus Washington, liberalisasi pasar akan menguasai cara pasar Indonesia. Akibat Konsensus Washington, privatisasi beberapa perusahaan Negara diberlakukan sebagai jalan untuk mengatasi krisis Negara. Ironis. Menurut situs web resmi Serikat Petani Indonesia, Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan (food Security). Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.  Oleh karena itu merupakan suatu keharusan bagi setiap bangsa dan rakyat untuk dapat mempunyai hak dalam menentukan makanan yang dipilihnya dan kebijakan pertanian yang dijalankannya, kapasitas produksi makanan lokal di tingkat lokal dan perdagangan di tingkat wilayah.
      Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Di antara kebutuhan yang lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dulu hingga sekarang masih terkenal dengan mata pencaharian penduduknya sebagia petani atau bercocok tanam. Luas lahan pertanianpun tidak diragukan lagi. Namun, dewasa ini Indonesia justru menghadapi masalah serius dalam situasi pangan di mana yang menjadi kebutuhan pokok semua orang.
      masalah komoditi pangan utama masyarakat Indonesia adalah karena kelangkaan beras atau nasi. Sebenarnya dulu kelangkaan ini tidak terjadi karena tiap semua daerah di Indonesia tidak mengonsumsi beras. Makanan utama di beberapa daerah di Indonesia juga berbeda-beda. Bahan makanan utama masyarakat Madura dan Nusa Tenggara adalah jagung. Masyarakat Maluku dan Irian Jaya mempunyai makanan utamanya sagu. Dan beras adalah makanan utama untuk masyarakat Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sualwesi walaupun ada juga yang menjadikan singkong, ubi dan sorgum sebagai bahan makanan utama. Tetapi seluruh hal tersebut berubah total setelah pemerintah orde baru dengan Swasembada Berasnya secara tidak langsung memaksa orang yang bisaa mengkomsumsi bahan makanan non beras untuk mengkonsumsi beras. Yang terjadi selanjurnya adalah muncul lonjakan konsumsi/kebutuhan beras nasional sampai sekarang sehingga memaksa pemerintah untuk impor beras. Padahal jika tiap daerah tetap bertahan dengan makanan utama masing-masing maka tidak akan muncul kelangkaan dan impor bahan makanan pokok beras. Efek lainpun muncul akibat perubahan pola makan masyarakat Indonesia. Keberagaman komoditi pertanian yang menjadi unggulan setiap daerah di Indonesia terlenyapkan demi progran Swasembada Beras.
      Mungkin sulit untuk mengerem laju penduduk yang terjadi di Indonesia dan juga menambah jumlah lahan pertanian yang ada karena berbagai faktor dan konversi besar-besaran yang terjadi. Namun yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dari kondisi pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia antara lain adalah langkah strategi penerapan dalam menyelesaikan ketahanan pangan pada total luas lahannya, upaya untukfertilizer/pemupukan dan bibit unggulnya. Luas lahan yang merupakan konversi dari sawah harus diperhatikan masalah tata ruangnya. Sementara itu, pada sistem pemupukannya harus menggunakan bahan organik dan harus diperhatikan formulanya.Selain itu perlu diperhatikan mengenai pengelolaan kualitan serta kuantitas sumber daya manusia dan teknologi untuk kemajuan pengan dan pertanian Indonesia.
      Teknologi jadi bagian penting dalam pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan. Teknologi memang hanya tools atau alat tetapi perlu dipikirkan bagaimana kita dapat membantu para petani kita dapat meningkatkan kualitas produk-produk mereka. Teknologi perlu diperhatikan mengingat untuk mengimbangi  berkurangnya lahan pertanian. Dengan melihat contoh-contoh Negara lain yang belahan sempit namun teknologinya mampu menolong masalah tersebut dapat memberikan motivasi bagi Indonesia. Kualitas para petani perlu juga perhatian untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Para petani tersebut perlu diberikan pengetahuan agar mampu memajukan jumlah komoditi pertanian. Seperti contohnya diberikan pelatihan bagi para petani agar mereka dapat memberi perlindungan lebih aman dan efektif tanaman mereka dari serangan hama, penyakit, dan lainnya. Semua upaya untuk menangani permasalahan ketahanan pangan ini harus melibatkan semua pihak. Hal ini dimaksudkan agar seluruh rencana penanganan ini dapat terlaksana dengan baik sehingga tidak ada lagi masalah pangan.
      Kita semua pasti setuju pangan merupakan satu dari tiga kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan. Kebutuhan tersebut sangat mendasar hingga mustahil manusia bisa bertahan hidup tanpa makan. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan, tanpa asupan makan, manusia hanya mampu bertahan hidup selama 8 minggu.
      Itu sebabnya, saat harga pangan melonjak seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, masyarakat Indonesia menjerit. Bagaimana tidak, kelangsungan hidup mereka terancam karena harga bahan pangan yang sulit dijangkau.
      Padahal, sebenarnya hal tersebut bisa dihindari dengan memperkuat ketahanan pangan nasional.
      Menurut saran saya ada hal yg dapat dilakukan yaitu pemberian bantuan pupuk dan alat pertanian kepada petani, memaksimalkan produksi lahan pertanian, serta memberdayakan penyuluh pertanian.Tidak cukup sampai di situ, lembaga yang tegas dalam mengelola impor bahan pangan juga diperlukan demi terciptanya ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, kata Edy, pemerintah bisa menghindari impor bahan pangan yang kurang diperlukan. Contohnya pembatalan impor beras beberapa waktu lalu yang membuat negara berhemat hingga Rp 4.5 triliun.
      Dan satu hal lagi menciptakan kemandirian petani. Banyaknya mafia yang menguasai petani membuat petani tidak mampu mengelola lahannya sendiri Meski produksi beras kita 100 ton pertahun, tapi kalau masih banyak mafia yang menguasai petani, mustahil ketahanan pangan kita akan tercapai.



      Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari
    • Posted by Unknown
    • 0 Comments
    • Readmore . . .
    • Add Comment

kebijakan dalam menghadapi persaingan globalisasi dan liberalisasi

  • ►


    • kebijakan dalam menghadapi persaingan globalisasi dan liberalisasi


      Dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan dunia (WTO) yang tidak mungkin dihindari, pergeseran basis kompetitif dari sumber daya alam kepada sumber daya manusia, sudah menjadi tuntutan mutlak. Sebab, hanya negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sajalah yang akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dengan cepat. Negara-negara yang hanya mengandalkan kekayaan SDA tetapi mengabaikan kualitas SDM, tidak akan mampu bersaing dalam dunia internasional dibandingkan dengan negara yang mempunyai SDA terbatas namun memiliki SDM yang unggul”

      Untuk menghindari kekalahan dalam persaingan global ini, maka suatu negara harus melakukan upaya-upaya reformasi dalam kebijakan publiknya. Bahkan Tanri Abeng (1997: 91) menegaskan bahwa proses globalisasi selalu menghendaki dilakukannya transformasi manajemen bagi setiap organisasi, baik privat maupun organisasi publik. Tuntutan akan perlunya transformasi manajemen atau penerapan paradigma baru manajemen

      Menurut saya proses globalisasi yang sedang melanda dunia sekarang ini melahirkan kebutuhan mengkaji ulang pola-pola manajemen yang dilaksanakan sekarang untuk diubah dan disesuaikan agar mampu menanggapi tantangan jaman.
      pola manajemen modern ini tidak hanya perlu dikembangkan dalam lingkungan bisnis, tetapi lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan umumnya juga perlu mengembangkan pola manajemen modern, sungguhpun tidak serupa dengan keperluan bisnis  tetapi paling tidak sesuai dengan keperluan untuk menanggapi tantangan global Perlunya transformasi manajemen sektor publik ini dilatar belakangi oleh suatu masalah yang sangat krusial, yaitu bagaimana menciptakan efisiensi kerja serta mendorong kinerja sektor publik. Sebab, kondisi aktual maupun faktual selama ini menunjukkan bahwa organisasi pemerintah masih cenderung bersifat organik dengan mekanisme kerja yang tidak efisien serta kurang memiliki daya saing yang memadai dibanding sektor privat atau swasta, apalagi dibandingkan dengan pihak luar negeri.

      Kompetensi intelektual sangat diperlukan sehubungan dengan perkembangan berbagai bidang disiplin ilmu serta kemajuan masyarakat yang sangat pesat, sehingga aparatur pemerintah dituntut untuk dapat menghadapi setiap permasalahan dengan wawasan yang tajam dan analitis, sehingga dapat ditentukan kebijakan atau keputusan yang tepat, akurat dan bermanfaat. Kompetensi manajerial dibutuhkan mengingat bahwa kelompok aparatur sesungguhnya merupakan pemimpin (elite) dari masyarakat luas (massa). Menghadapi massa yang demikian heterogen disegala aspeknya, maka kepemimpinan yang partisipatif, responsif dan antisipatif menadi kebutuhan yang sangat mendesak. Adapun kompetensi behavioral atau perilaku, juga sangat diperlukan didalam era globalisasi yang sangat transparan ini. Sebab, sistem norma, kaidah atau nilai yang dibawa oleh arus globalisasi seringkali menjadikan orang cenderung individualis dan liberalis yang hanya mengejar keuntungan materi saja; sementara kaidah-kaidah humanisme, moralisme, keharmonisan, kekeluargaan dan kebersamaan justru dilupakan.

      globalisasi akan mengakibatkan terjadinya keterkaitan antar bangsa dan persaingan antar bangsa. Keterkaitan dan persaingan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam hubungan perdagangan. Oleh karena itu, hanya bangsa atau negara yang memiliki daya saing (produk dan SDM) tinggi dengan dukungan struktur usaha yang lincah, sistem kerja yang efisien, serta budaya korporasi yang berbasis pada jiwa kewirausahaan, yang akan mampu memanfaatkan peluang globalisasi seoptimal mungkin.

      Selain itu dalam lingkup ASEAN telah disepakati adanya AFTA (Asean Free Trade Agreement) yang merupakan bagian dari agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Asean Economics Community. AFTA akan berlaku secara mutlak pada tahun 2015 (Sastraatmadja, 2006). Hal ini juga secara otomatis akan membawa dampak kepada bagaimana pustakawan di ASEAN akan saling berkompetisi dan juga bersaing dalam tingkat Asia Tenggara sendiri.

      Menurut saya ada dampak positif dari globalisasi itu sendiri seperti Dampak positif globalisasi antara lain:
       Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, dan dibutuhkan oleh pasar dunia.
          Semakin mudah mengakses modal investasi dari luar negeri. Apabila investasinya bersifat langsung, misalnya dengan pendirian pabrik di Indonesia maka akan membuka lapangan kerja. Hal ini bisa mengatasi kelangkaan modal di Indonesia
          Semakin mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia
          Semakin meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.
      Dampak negatif globalisasi bagi kegiatan ekonomi di Indonesia terutama bersumber dari ketidaksiapan ekonomi Indonesia dalam persaingan yang semakin bebas. Berikut adalah dampak negatif globalisasi terhadap perekonomian adalah :
          Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. Misalnya produk pertanian kita kalah jauh dari Thailand. 
          Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Misalnya, ancaman produk mainan Cina yang lebih murah bagi industri mainan di tanah air.
          Ancaman dari sektor keuangan dunia yang semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Investasi yang sudah ditanam di Indonesia bisa dengan mudah ditarik atau dicabut jika dirasa tidak lagi menguntungkan. Hal ini bisa memengaruhi kestabilan ekonomi.
          Ancaman masuknya tenaga kerja asing (ekspatriat) di Indonesia yang lebih profesional SDMnya. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit jadi semakin sempit.

      Maka dari itu sebaiknya kita sebagai warga Indonesia yang mencintai Indonesia wajib hukumnya untuk mendukung Indonesia agar bisa sejahtera. Misalnya dengan membeli produk dalam negeri karena pasar kita yang sudah tersaingi oleh pasar luar negeri di era globalisasi ini. Globalisasi membawa pengaruh positif terhadap Indonesia, tetapi tidak kalah juga dengan contoh yang telah disebutkan diatas dampak negatifnya. Dalam hal Globalisasi ini, peran pemerintah dalam suatu negara sangat diperlukan, mengingat segala aspek yang dilakukan adalah demi tercapainya suatu keadaan negara yang lebih baik. Pemerintah perlu menyikapi kehadiran globalisasi disini secara intensif dan berkelanjutan (berkala). Karena dampak/pengaruh negatif dari globalisasi ini jika dibiarkan secara terus menerus maka sama saja akan memutarbalikkan keadaan bahkan membuat keadaan (kehidupan masyarakat) Indonesia semakin terpuruk. Kesenjangan dan ketimpangan akan terjadi dan akan terus terjadi, baik antar wilayah, maupun kedudukan sosial di Indonesia.

      Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya perdagangan bebas di Indonesia terhadap bidang ekonomi politik, seperti memperluas pasar dan menambah keuntungan serta adanya transfer teknologi, ternyata tidak dirasakan secara signifikan oleh segala kalangan. Justru yang dirasakan adalah pertama peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan kemiskinan. Kedua, Adanya hambatan nontarif yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, ketidakseimbangan, dan lumpuhnya perekonomian nasional.
      Beberapa upaya yang telah maupun belum terealisasi ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak-dampak dari perdagangan bebas di bidang ekonomi politik, antara lain yang paling mendasar dan pokok ialah dengan memperbaiki kebijakan ekonomi politik Indonesia terkait dengan perdagangan bebas, menanamkan pendidikan cinta produk dalam negeri sejak dini, serta meningkatkan kualitas produk-produk di dalam negeri.

      Jadi menurut saya saran saya adalah Pemerintah perlu memperhitungkan kembali sistem ekonomi Indonesia yang Bebas Aktif, serta harus bisa bertindak tegas dan berpedoman pada falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam setiap mengambil kebijakan.
      Kemudian upaya antisipasi yang belum terealisasi tersebut hendaknya segera dilaksanakan apabila dirasa dapat menstabikan ekonomi politik Indonesia.
      Serta sebaiknya pengalaman dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang telah lalu dijadikan guru yang terbaik.



      Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari

    • Posted by Unknown
    • 0 Comments
    • Readmore . . .
    • Add Comment

Pentingnya Perkembangan Sektor Industri dan Industrialisasi

  • ►
    • Pentingnya Perkembangan Sektor Industri dan Industrialisasi  


      Peningkatann sektor industri dapat ditujukan demi mempereratnya kapasitas industri suatu daerah, lebih tepatnya industri-industri yang memiliki sifat kopetitif unggulan. Sebab dibuatnya rencana meningkatkan sektor industri, tentu saja sangatlah diinginkan bisa mengembangan penghasilan para pemilik serta karyawan industri itu sendiri, dan tak lupa menetapkan struktur industri di pelosok desa agar bisa memberikan suau nilai lebih untuk desa tersebut. Diluar dari segi industrialisasi, yang bisa kita lihat adalah jumlah penduduk Indonesia yang merupata terpadat ketiga setelah India dan China. Akan tetapi Indonesia bisa digolongkan sebagai salah satunya indikator level industrialisasi yaitu sumbangan sektor industri dalam Gross Dosmetic Product (GDP). Ika dilihat dari ukuran ini sektor industri Indonesia berada di posisi belakang dengan ketertinggalannya dari sejumlah negara-negara ASEAN. Dua ukuran lain ialah tingginya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dan nilai tambah perkapitanya.

      Yang lebih mencemaskan, hingga saat ini fondasi dan struktur ekonomi Indonesia masih rapuh, sangat bergantung pada eksploitasi SDA yang miskin hilirisasi dan nilai tambah.Pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir lebih dari 70 persen berasal dari konsumsi, ekspor komoditas mentah, aliran masuk ’uang panas’, dan sektor non-tradable seperti properti, hotel, malls, dan jasa angkutan.Sementara itu, kita mengimpor mesin dan peralatan mesin, bahan baku dan bahan penolong untuk memasok industri nasional.Barang-barang konsumsi (consumer goods) buatan luar negeri seperti kulkas, mesin cuci, microwave, oven, kipas angin, AC, komputer, dan HP membanjiri pasar domestik di seluruh wilayah Nusantara.Akhir-akhir ini kita mengimpor pesawat terbang, kapal perang, dan alutsista dalam jumlah yang sangat besar.Bahkan, ironisnya Indonesia kini menjadi bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia, mulai dari beras, jagung, gandum, kedelai, gula, buah-buahan, bawang putih, ikan sampai garam.

      Faktor-Faktor yang dapat menghambat perkembangan perindustrian adalah keterbatasan serta kurangnya perluasan penelitian dalam bidang teknologi menghambat kemampuan produksi, minimnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat untuk mendapatkan danmengoperasikan alat alat dengan teknologi terbaru, sedikitnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut, mulai sekarang kita harus membangun perekonomian negara ini berbasis industri yang inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan. Suatu sistem perkonomian yang mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor secara berkelanjutan. Ciri dari barang dan jasa yang kompetitif adalah kualitasnya unggul, harganya relatif murah, dan volume produksinya teratur serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen (pasar) domestik maupun ekspor setiap saat diperlukan.Barang dan jasa dengan tiga ciri semacam itu hanya dapat diproduksi oleh perusahaan (unit usaha) yang memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi.Yakni perusahaan yang memenuhi skala ekonomi, menggunakan teknologi mutakhir dalam setiap mata rantai sistem bisnisnya, menerapkan manajemen sistem rantai suplai (produksi – processing – pemasaran) secara terpadu, dan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

      Dalam jangka pendek dan menengah, kita mesti memperkuat dan mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional berskala besar (korporasi) maupun UMKM yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif, membuahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyerap banyak tenaga kerja dengan pendapatan rata-rata sedikitnya pendapatan minimal untuk negara berpendapatan menengah atas, dan  tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI ini sangat mungkin kita realisasikan dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi SDA (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM, dan pariwisata) secara berkeadilan dan ramah lingkungan.Melakukan ekstensifikasi dan diversifikasi sektor ekonomi SDA berbasis inovasi ramah lingkungan, terutama di luar Jawa dan Bali.Selain itu, kita harus merevitalisasi industri-industri yang selama ini menjadi unggulan nasional (seperti tekstil, elektronik, otomotif, makanan dan minuman, dan industri kreatif) supaya lebih produktif dan berdaya saing di pasar domestik maupun global.

      Transformasi struktur ekonomi juga mencakup peningkatan kapasitas bangsa untuk mendiversifikasi struktur produksi domestik, mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru (seperti kelautan, teknologi informasi, energi baru dan terbarukan, bioteknologi, nanoteknologi, dan new materials); memperkokoh keterkaitan ekonomi (economic linkages) antar sektor pembangunan dan antar wilayah; dan meningkatkan peran Indonesia dalam sistem rantai produksi global agar lebih sebagai bangsa prodsuen, bukan konsumen seperti dalam sepuluh tahun terakhir.
      Perindustrian di Indonesia telah berkembang pesat. Namun perindustrian yang telah majutersebut tampaknya malah menjadi malapetaka bagi sektor pertanian. Dengan semakin banyaknya pabrik yang berdiri di setiap daerah
       bahkan daerah pedesaan telah menggusurlahan-lahan pertanian produktif yang jika tetap digunakan dapat menghasilkan komoditas pertanian yang unggul. Selain itu hujan asam 
      yang timbul akibat adanya pencemaran darigas-gas beracun yang tersebar di udara oleh pabrik-pabrik tersebut dapat merusak tanamandan tanah sehingga hasil yang didapat sangat tidak bagus bahkan kurang baik jika dikonsumsi oleh manusia.

      Dampak Industrialisasi Di Indonesia, pengalaman beberapa negara berkembang khususnya negara-negara yang gandrungmemakai teknologi dalam industri yang ditransfer dari negara-negara maju (core industry)untuk pembangunan ekonominya seringkali berakibat pada terjadinya distorsi tujuan. Keadaan ini terjadi karena aspek-aspek dasar dari manfaat teknologi bukannya dinikmati olehnegara importir, tetapi memakmurkan negara pengekpor atau pembuat teknologi. Negara pengadopsi hanya menjadi konsumen dan
       ladang 
      pembuangan produk teknologi karenatingginya tingkat ketergantungan akan suplai berbagai jenis produk teknologi dan industridari negara maju Alasan umum yang digunakan oleh negara-negara berkembang dalammengadopsi teknologi (iptek) dan industri, searah dengan pemikiran Alfin Toffler maupunJohn Naisbitt yang meyebutkan bahwa untuk masuk dalam era globalisasi dalam ekonomidan era informasi harus melewati gelombang agraris dan industrialis. Hal ini didukung olehitikad pelaku pembangunan di negara-negara untuk beranjak dari satu tahapan pembangunanke tahapan pembangunan berikutnya.
      Dukungan SDM inovatif dalam melaksanakan strategi industrialisasi di atas, kita harus meningkatkan kapasitas bangsa dalam menguasai, menghasilkan, dan menerapkan inovasi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) dalam segenap aspek kehidupan, khususnya di bidang industri dan ekonomi.

      Supaya kapasitas inovasi bangsa Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara industri maju, maka kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) mesti terus menerus ditingkatkan, sehingga memiliki pengetahuan, keahlian, daya inovasi, dan etos kerja yang unggul.Ini dapat dilakukan melalui penguatan dan pengembangan sistem pendidikan, R & D (Penelitian dan Pengembangan), pelatihan, dan pelayanan kesehatan prima.

      Sistem pendidikan mesti dirombak agar mampu menumbuh-kembangkan budaya inovasi. Bukan hanya budaya menghafal seperti sekarang. Pemerintah berkewajiban mengajak perusahaan-perusahaan swasta nasional maupun internasional untuk ’mengindustrikan’ hasil-hasil penelitian dari Perguruan Tinggi, BPPT, LIPI, dan lembaga penelitian lain, dari tahap prototipe (skala laboratorium) menjadi produk teknologi komersial yang laku di pasar domestik maupun global.
      Dengan melaksanakan peta jalan pembangunan ekonomi berbasis inovasi seperti di atas, kita akan mampu mengatasi permasalahaan khronis bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan kaya vs miskin, impor pangan dan energi, dan daya saing yang rendah.

      Dapat disimpulkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barangsetengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya,termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.Di Indonesia industri masih sangat ketertinggalan dari negara-negara lainnya, bahkankalah dengan industri negara yang kecil, padahal di Indonesia potensi untuk di adakannya perindustrian itu sangat bagus. Namun ada
       bebarapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya SDM, kurangnya teknologi dan pendanaan dari pemerintah. Pada saat sekarang ini, industri di Indonesia mengalami kemajuan banyak industri-industri kecil yang muncul.Akan tetapi, hal ini kurang tepat, karena menimbulkan beberapa dampak yang tidak baik,karena industri-industri di Indonesia tidak memperhatikam permasalah lingkungan terutama permasalahan limbah yang tidak terorganisir 
      secara baik. 
      Meskipun dalam upaya yangdilakukan oleh bangsa ini, supaya perindustrian di Indonesia tidak tertinggal telah dibuatkebijakan tentang perindustrian namun pada kenyataannya kebijakan itu belum sepenuhnya efektif.







      Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.



    • Posted by Unknown
    • 0 Comments
    • Readmore . . .
    • Add Comment

Konsep Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Ekonomi Berkesinambungan

  • ►
    • Konsep Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Ekonomi Berkesinambungan

      Mengetahui tentang apa itu green economy (ekonomi hijau) sebenarnya tidaklah sulit. Dapat diartikan bahwa ekonomi hijau itu adalah perekonomian yang tidak merusak dan mengganggu lingkungan hidup disekitarnya.  Green Economy dapat diartikan perekonomian dengan rendah tingkat emisi karbondioksida yang dihasilkan terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam serta berkeadilan sosial. Tidak hanya itu, Green Economy juga sebagai suatu model pembangunan ekonomi berkesinambungan dengan memakai pengetahuan ekonomi ekologis serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat.

      Pembangunan ekonomi sangatlah bergantung pada perkembangan tingkat produksi yang mampu membuahkan perbaikan ekonomi, hanya saja gagal pada sosial serta lingkungan, dapat dicontohkan semakin tinggi tingkat emisi gas efek rumah kaca, gundulnya hutan-hutan yang menjadikan hilangnya habitat aneka spesies didalamnya. Selain itu juga terjadinya ketimpangan antara golongan negara kaya dengan negara miskin. Jadi, konsep ekonomi hijau ini sangatlah diharapkan untuk menjadi jembatan pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta tidak mengganggu lingkungan serta menghemat pemakaian sumber daya alam. Semua tentu memerlukan usaha untuk merubah perilaku mka akan membuahkan hasil yang diinginkan. Namun pada saat peraturan Green Economy dilaksanakan di lapangan, akan terjadi perselisihan antar pelaku ekonomi. Tentunya ini mengakibatkan Green Economy menjadi rumit dan sulit dikerjakan tanpa adanya kesiapan antara pelaku ekonomi. maka, tentu sangat berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan sangatlah dibutuhkan untuk dilaksanakan.

      Green Economy juga memiliki konsep penghitungan GDP sendiri yakni Green GDP, dikarenakan cara penghitungan yang berbeda dengan penghitungan GDP biasa atau GDP konvensional, dimana pada Green GDP sumbangan sumber daya alam terhadap pembangunan dan biaya-biaya yang disebabkan oleh adanya polusi dan degradasi lingkungan, dimasukkan dalam perhitungan. Dari segi metode perhitungan metode perhitungan Green GDP  secara teori dibagi menjadi 3 jenis:
      • PDB hijau diperhitungan dengan deplesi lingkungan.
      • PDB hijau berdasarkan degradasi lingkungan.
      • PDB hijau diukur berdasarkan pengeluaran untuk perlindungan lingkungan.

      Konsep dari Green GDP sangat bagus untuk diterapkan, tetapi masih jarang dapat dilakukan karena keterbatasan merubah kerugian yang ditimbulkan ke dalam satuan hitung moneter. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “ memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan ” . Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau adalah motor utama pembangunan berkelanjutan.

      Kerusakan lingkungan terutama pada sumber daya alam dan juga kekayaan lingkungan menjadi hal menakutkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Bagaimana tidak, jika kerusakan lingkungan yang semakin bertambah buruk setiap tahunnya tidak segera ditangani, maka yang terjadi adalah kerusakan bumi yang parah. Tak ayal lagi banyak yang menyebutnya sebagai kiamat lingkungan atau berakhirnya fungsi lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Sungguh mengerikan untuk dibayangkan.Selain kerusakan lingkungan yang berupa sumber daya, kerusakan lingkungan seperti efek rumah kaca juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan bumi menjadi tempat yang tidak lagi nyaman untuk ditinggali baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karenanya perlu adanya penanganan yang serius dan menyeluruh yang tentunya melibatkan seluruh umat manusia di dunia.

      Salah satu wujud upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang lebih parah, PBB pada tahun 2011 mencetuskan sebuah ide yang dijuluki green economy atau ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah upaya penyelamatan lingkungan yang melibatkan seluruh negara di dunia yang tergabung dalam organisasi PBB. Ekonomi hijau diterapkan dengan cara penghematan sumber energi seperti listrik, panas, dan sebagainya. Ekonomi hijau memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan hidup manusia.

      Penghematan sumber energi dan pelestarian lingkungan yang menjadi prinsip dari gerakan ekonomi hijau memberikan efek yang signifikan terhadap keselamatan lingkungan itu sendiri. Manusia tidak sepatutnya hanya mampu mengeksploitasi lingkungan saja, namun juga harus memiliki usaha untuk melestarikan dan menyelamatkan lingkungan tempat hidupnya untuk kelestarian bumi selanjutnya.
      Solusi untuk berbagai permasalahan pelaksaan Green Economy yakni diantaranya  mendifinisikan kembali hak dan kewajiban masyarakat, memperbaiki pembangunan pola gaya hidup manusia, pengelolaan energi dan sumber daya alam, kegiatan riset dan pengembangan yang fokus dan berkesinambungan, regulasi dan kebijakan yang efektif dan konsisten, pemerintahan yang bersih, memberdayakan UKM dan kewirausahaan sosial.

      Green economy dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya adalah kita dapat melakukan pengelolaan berkelanjutan  dengan pengelolaan kayu berkelanjutan, pertambangan yang bertanggung jawab, dan perencanaan tata ruang yang koheren. lain itu dapat juga dengan menjaga ekologi, dimana hasilnya nanti akan didapatkan dampak positif dari ekologi itu sendiri yaitu hutan primer dan sekunder yang terjaga, keanekaragaman hayati yang lestari, fungsi tanah yang terjaga dan juga siklus hidrologi yang terjaga. Ketika ekologi dan ekosistem sudah terjaga dengan baik, tentunya akan membawa pengaruh positif terhadap social dan ekonomi. Dimana dampak postif social ekonomi tersebut dapat meningkat pendapatan negara, karena adanya peningkatan pendapatan industri berbasis hutan, menarik kedatangan wisatawan, peluang biobank, peluang bioprospeksi dan pembayaran jasa ekosistem, produksi pertanian yang berkelanjutan dan perikanan yang berkelanjutan.
      Resiko dan tantangan tentunya tidak akan terlepas jika green economy ini mulai diterapkan. Resiko terbesar yang akan dihadapi tentunya adanya pengurangan jumlah tenaga kerja dibidang industry karena telah beralih ke pengelolaan yang berkelanjutan. Tetapi hal ini merupakan efek jangka pendek saja, karena dalam jangka panjang pastinya sudah ada penyesuaian-penyesuaian dari dilaksanakannya green economy ini. Dimana nantinya pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang berbasis lingkungan. Selain itu tantangan tersebsar yang akan dihadapi dan timbul pertanyaan yaitu siapa yang akan mengawasi pelaksanaan green economy ini? Apakah akan dibentuk suatu badan khusus? Tentunya ini mejadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk terus melakukan perubahan dan persiapan menuju era green economy.

      Penerapan green economy sehari-hari  memang tidak mudah. Perlu adanya kesadaran dari setiap individu untuk melakukannya. Selain itu, penyuluhan dan pengenalan lebih lanjut mengenai prinsip kerja ekonomi hijau perlu disosialisasikan secara meluas meliputi berbagai kalangan terutama anak-anak dan remaja. Sosialisasi dini mengenai ekonomi hijau pada anak dan remaja dinilai akan memberi dampak positif yang cukup signifikan bagi kelestarian sumber daya dan penanggulangan kerusakan lingkungan yang lebih lanjut.

      Sebagai orang dewasa dan orang tua, ada baiknya jika Anda memberikan contoh yang baik berkaitan dengan konsep green economy. Misalnya menyalakan AC seperlunya, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan, menghemat listrik dengan mengurangi penggunaan lampu pada siang hari, melakukan pekerjaan ringan secara manual, menggunakan benda-benda yang dapat didaur ulang, mengurangi penggunaan kantong plastik, dan sebagainya. Selain itu, orang tua juga dapat memperkenalkan anak-anak pada pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak mereka mengunjungi tempat-tempat bertemakan lingkungan seperti mengunjungi objek wisata pantai, danau, gunung, dan sebagainya. Kegiatan ini lebih bermanfaat dibandingkan dengan membiarkan anak bermain internet atau video games setiap harinya.

      Disisi lain, green economy juga dapat dilakukan dengan pembatasan pengeksploitasian sumber daya alam. Untuk mengantisipasi berkurangnya energi dari alam, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan bentuk-bentuk penemuan baru yang lebih menghemat energi. Pada intinya, menerapkan ekonomi hijau dalam kehidupan sehari-hari dengan dimulai dari diri sendiri akan sangat membantu perwujudan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan generasi selanjutnya.
      Gerakan green economy atau ekonomi hijau memang memiliki banyak manfaat bagi hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. Pengendalian diri, penghematan energi, dan bijak dalam memilih produk untuk sehari-hari adalah kunci kesuksesan penerapan ekonomi hijau dalam kehidupan. Namun, masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan ekonomi hijau dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, sebagai orang yang bijak, mari kita terapkan green economy mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari lingkungan terdekat kita.









      Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.

    • Posted by Unknown
    • 0 Comments
    • Readmore . . .
    • Add Comment

PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI SEKTOR RILL PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

  • ►
    • PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI SEKTOR RILL PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA


      Pembangunan suatu negara disebut menjadi salah satu faktor penting untuk mencerminkan negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dasarnya diketahui karena adanya pemasukan dana di suatu negara ke dalam sistem ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara  sangatlah diharapkan dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Akan tetapi,  yang terjadi konsumsi masyarakat tidak akan berkembang tanpa adanya bertumbuhnya pendapatan di sektor rill. Jadi jelaslah bahwa pertumbuhan pada sektor rill memiliki suatu peranan yang sangatlah penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor riil memerlukan investasi demi menjaga berkesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  Oleh karena itu, salah satu cara diambil dan dijalankan dengan bantuan lembaga keuangan internasional dan mengundang sejumlah investor untuk menanamkan modal di indonesia.   Dukungan pemerintah begitu amat penting dalam kelanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta dukungan non materill juga sangat dibutuhkan, disemua tingkat pemerintahan daerah maupun pusat, dan dari masyarakat itu sendiri.

      Dalam menarik PMA negara Indonesia sangatlah buruk daya saingnya, apabila dibandingkan dengan PMA perkembangan negara lain. Alangkah baiknya, pemerintah Indonesia memaksimalkan betul peran serta posisinya sebagai pemimpin arah dan penentu jalan pembangunan ekonomi dengan kewenangan dan fasilitasinya. Sebagian besar optimum investasi mengacu keadaan iklim investasi di negeri itu, sehingga apapun jenis investasi yang masuk wajib mengarah pada perencanaan serta kebijakan yang telah dibuat, dan diarahkan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produksi.
      Terdapat berbagai hal-hal terpenting yang menjadi titik tujuan kerja pemerintah yang berhubungan dengan rencana investasi ke depannya, diantaranya:
      • Mengenai kelembagaan yang mengarah pada memperkuat kelembagaan pelayanan investasi yakni dengan pengubah UU mengenai penanaman modal, mengubah peraturan  terkait, sinkronisasi peraturan yang meghambat investasi serta kejelasan mengenai ketentuan AMDAL
      • Mengarah kepada kapabean bea dan cukai dengan melakukan mempercepat kinerja arus barang, meningkatkan perkembangan peranan kawasan industri, pemberantasan penyelundupan-penyulundupan, mempercepat registrasi serta pengajuan cukai.
      • Memfokuskan pada perpajakan dengan insentif perpajakan pada investasi, PPN untuk mempromosikan impor, serta melindugi hak wajib pajak.
      • Mendukung dan menciptakan perluasan lapangan pekerjaan yang fleksibel serta produktif, perlindungan penempatan TKI luar negeri, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial  dengan cepat dan berkeailan, mempercepat proses perizinan ketenagakerjaan, 
      • Memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi
      Kebijakan ini merupakan hanya segelintir dari total peranan pemerintah balam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadim untuk itu pemerintah harus memiliki kinerja yang baik dengan meningkatkan terus kinerjanya  sebab pembangunan itu mencakup keseluruhan walaupun direalisasikan secara bertahap.

      Terdapat berbagai macam masalah-masalah dalam pelaksaan kebijakan investasi yang memiliki kaitan dengan daerah yakni keadaan infrastruksur yang buruk, dalam kebijakan terkadang tidak jelas dan tidak pasti, mengeni pajak dalam mengurusnya sangat sulit dan rumit, prosedur perdagangan yang sulit dan rumit, dan semakin mahalnya upah . selain hal itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada berjalan atau tidaknya dalam investasi di Indonesia. Faktor tersebut juga meliputi pada stabilitas ekonomi, kondisi infraksturktur suatu daerah, berfungsi atau tidaknya sektor pembiayaan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi masalah pemeritahan yang melakukan tindak pidana korupsi. Selama ini rencana serta pelaksaan kebijakan investasi belumlah menunjukkan hasil yang memuaskan dan maksimal.

      Kelembagaan publik pemerintah pusat maupun daerah dengan meningkatkan kekuatan. Terdapat alasan-alasan yang menyatakan suatu kebijakan dapat diatakan berhasil yaitu kebjakan yang dilakukan berjalan eketif dari teknis maupun substantive, kinerja yang pemerintah pusat maupun daerah dilakukan dengan efisien, terncana dan berhasil,  badan pelaksanaannya dan kebijakannya memang bagus.  Hal ini seimbang apabila dikaitkan dengan kebijakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan membutuhkan kuatnya kelembagaan pemerintah serta merupakan sesuatu yang penting jikalau pemerintah mau menyerahkan semua ataupun sebagian wewenang pada lembagan pelaksana demi mewujudkan kebiajakan-kebijakan tersebut.

      Dalam pelaksanaan dengan memperkuat kelembagaan wajib dilaksanakan dalam tingkat pemerintaj pusat. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya boaya ekonomi tinggi seitar wilayah pusat, kepastian akan hukum, kemampuan promosi pemerintah, penciptaan iklim ekonomi yang kondusif secara makro, berinovasi dalam melayani.
      Dapat disimpulkan bawhwa penguatan dari peranan pemerintah itu sangatlah penting demi mendukung kebijakan investasi itu sendiri. Tanpa bantuan dari lembaga dan kapasitas yang cukup maka tidak bisa diwujudkan. Malahan tujuan yang hendak diwujudkan akan terasa sulit dan malah hilng nantinya peluang tersebut. Pemerintah perlu melakukan penaatan yang baik fungsi dari organisasi serta manajemen sekarang. Keterbukaan terhadap fungsi organisasi dan model manajemen sangat harus dilaksanakan.


      KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

      Dalam situasi dan kondisi pembangunan daerah menghadapi tantangan yang sangat serius dampak krisis ekonomi dan globalisasi, pembangunan daerah sebaiknya diletakkan dalam tatanan strategi memberdayakan masyarakat itu sendiri, melaksanakan agenda ekonomi sekarang yaitu dengan melalui pemhakan sitem ekonomi kerakyatan untuk menyelesaikan beragam tantangan pembangunan ekonomi yang ada saat ini. Perwujudan paradigma pembangunan yang berkelanjutan tentulah harus memfokuskan pada manusia yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka ke arah pembangunan.

      Pengarahan mengenai pembangunan itu ditujukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui struktur masyarakat yang muncul berkembang dan ditingkatkan menurut kemampuan masyarakat itu senidiri. Sadar akan potensi serta keahlian masyarakat dalam pembangunan daerah yang dilakukan melalui strategi pemberdayaan dan pemhakan menuju masyarakat yang terus maju, mandiri memiliki daya saing, sejahtera.

      Tujuan baru dalam pembangunan ekonomi layaknya yang terdapat pada undang-undang ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan baru pembangunan adalah cara yang ditempuh pembangunan dengan cara meletakkan dengan integrasi bermacam-macam upaya yakni, upaya pemberdayaan dan pemihakan masyarakat, upaya pemantapan otonomi daerah, upaya modernisasi melalui perubahan struktur ke arah fungsional yang berkelanjutan.

      Kebijakan umum dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah. Mengembangkan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan dengan memihak pada yang dibelakang, dan dalam lingkup pemerintahan berarti pemberdayaan pemerintahan daerah yang dikerjakan dengan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan dengan sumber dana BLM yang bersifat block grant untuk mebiayai segala kegiatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat itu sendiri. Bantuan yang dimaksud dapat berupa terus berusaha meningkatkan kemampuan SDM , menggerakkan perubahan struktur ekonomi rakyat demi mewujujudkan kesejahterannya, membangun prasarana yang dapat mendukung semua kegiatan ekonomi rakyat, terus meningkatkan kelembagaan masyarakat, terus mengembangkan arah dan evaluasi yang menjadi dasar penilaian dampak setiap program maupun bantuan.

      Sangatlah wajar harus terus meningkatkan penciptaan kondisi yang dapat mendukung kemampuan masyarakat untuk mendapatkan serta memanfaatkan hak hak dalam rangkat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.terdapat berbagai macam masalah yang harus diselesaikan dan ditinjau dari bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut: 
      • Melemahnya sistem kelembagaan ekonomi demi memberikan ruang untuk masyarakat tepatnya untuk masyarakat kecil dalam meningkatkan usaha ekonomi yang memiliki daya saing kuat.
      • Menurunnya penciptaan jalur masyarakat ke dalam sumber daya ekonomi berisi modal, lahan, teknik produksi
      • Melemahnya kemampuan masyarakat kecil derah demi membangun organisasi ekonomi masyarakat yang bisa meningkatkan posisi daya saingnya.








      Daftar Pustaka : Pasaribu,Rowland Bismark Fernando. 2012. Bahan Ajar Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Kenari.



    • Posted by Unknown
    • 0 Comments
    • Readmore . . .
    • Add Comment

Mahasiswa Gunadarma

Mahasiswa Gunadarma
Universitas Gunadarma

Labels

Popular Post

Diberdayakan oleh Blogger.

Followers

- Copyright © 2013 Ajeng Setia Ningrum Hasibuan - Oreshura - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -