PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI SEKTOR RILL PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Posted by : Unknown Minggu, 21 Juni 2015

PENGARUH KEBIJAKAN INVESTASI SEKTOR RILL PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Pembangunan suatu negara disebut menjadi salah satu faktor penting untuk mencerminkan negara tersebut sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dasarnya diketahui karena adanya pemasukan dana di suatu negara ke dalam sistem ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangatlah diharapkan dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi konsumsi masyarakat tidak akan berkembang tanpa adanya bertumbuhnya pendapatan di sektor rill. Jadi jelaslah bahwa pertumbuhan pada sektor rill memiliki suatu peranan yang sangatlah penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor riil memerlukan investasi demi menjaga berkesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara diambil dan dijalankan dengan bantuan lembaga keuangan internasional dan mengundang sejumlah investor untuk menanamkan modal di indonesia. Dukungan pemerintah begitu amat penting dalam kelanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia, serta dukungan non materill juga sangat dibutuhkan, disemua tingkat pemerintahan daerah maupun pusat, dan dari masyarakat itu sendiri.

Dalam menarik PMA negara Indonesia sangatlah buruk daya saingnya, apabila dibandingkan dengan PMA perkembangan negara lain. Alangkah baiknya, pemerintah Indonesia memaksimalkan betul peran serta posisinya sebagai pemimpin arah dan penentu jalan pembangunan ekonomi dengan kewenangan dan fasilitasinya. Sebagian besar optimum investasi mengacu keadaan iklim investasi di negeri itu, sehingga apapun jenis investasi yang masuk wajib mengarah pada perencanaan serta kebijakan yang telah dibuat, dan diarahkan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produksi.

Terdapat berbagai hal-hal terpenting yang menjadi titik tujuan kerja pemerintah yang berhubungan dengan rencana investasi ke depannya, diantaranya:

Mengenai kelembagaan yang mengarah pada memperkuat kelembagaan pelayanan investasi yakni dengan pengubah UU mengenai penanaman modal, mengubah peraturan terkait, sinkronisasi peraturan yang meghambat investasi serta kejelasan mengenai ketentuan AMDAL
Mengarah kepada kapabean bea dan cukai dengan melakukan mempercepat kinerja arus barang, meningkatkan perkembangan peranan kawasan industri, pemberantasan penyelundupan-penyulundupan, mempercepat registrasi serta pengajuan cukai.
Memfokuskan pada perpajakan dengan insentif perpajakan pada investasi, PPN untuk mempromosikan impor, serta melindugi hak wajib pajak.
Mendukung dan menciptakan perluasan lapangan pekerjaan yang fleksibel serta produktif, perlindungan penempatan TKI luar negeri, menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan cepat dan berkeailan, mempercepat proses perizinan ketenagakerjaan,
Memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi

Kebijakan ini merupakan hanya segelintir dari total peranan pemerintah balam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadim untuk itu pemerintah harus memiliki kinerja yang baik dengan meningkatkan terus kinerjanya sebab pembangunan itu mencakup keseluruhan walaupun direalisasikan secara bertahap.

Terdapat berbagai macam masalah-masalah dalam pelaksaan kebijakan investasi yang memiliki kaitan dengan daerah yakni keadaan infrastruksur yang buruk, dalam kebijakan terkadang tidak jelas dan tidak pasti, mengeni pajak dalam mengurusnya sangat sulit dan rumit, prosedur perdagangan yang sulit dan rumit, dan semakin mahalnya upah . selain hal itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada berjalan atau tidaknya dalam investasi di Indonesia. Faktor tersebut juga meliputi pada stabilitas ekonomi, kondisi infraksturktur suatu daerah, berfungsi atau tidaknya sektor pembiayaan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi masalah pemeritahan yang melakukan tindak pidana korupsi. Selama ini rencana serta pelaksaan kebijakan investasi belumlah menunjukkan hasil yang memuaskan dan maksimal.

Kelembagaan publik pemerintah pusat maupun daerah dengan meningkatkan kekuatan. Terdapat alasan-alasan yang menyatakan suatu kebijakan dapat diatakan berhasil yaitu kebjakan yang dilakukan berjalan eketif dari teknis maupun substantive, kinerja yang pemerintah pusat maupun daerah dilakukan dengan efisien, terncana dan berhasil, badan pelaksanaannya dan kebijakannya memang bagus. Hal ini seimbang apabila dikaitkan dengan kebijakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan membutuhkan kuatnya kelembagaan pemerintah serta merupakan sesuatu yang penting jikalau pemerintah mau menyerahkan semua ataupun sebagian wewenang pada lembagan pelaksana demi mewujudkan kebiajakan-kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan dengan memperkuat kelembagaan wajib dilaksanakan dalam tingkat pemerintaj pusat. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya boaya ekonomi tinggi seitar wilayah pusat, kepastian akan hukum, kemampuan promosi pemerintah, penciptaan iklim ekonomi yang kondusif secara makro, berinovasi dalam melayani.

Dapat disimpulkan bawhwa penguatan dari peranan pemerintah itu sangatlah penting demi mendukung kebijakan investasi itu sendiri. Tanpa bantuan dari lembaga dan kapasitas yang cukup maka tidak bisa diwujudkan. Malahan tujuan yang hendak diwujudkan akan terasa sulit dan malah hilng nantinya peluang tersebut. Pemerintah perlu melakukan penaatan yang baik fungsi dari organisasi serta manajemen sekarang. Keterbukaan terhadap fungsi organisasi dan model manajemen sangat harus dilaksanakan.

KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Dalam situasi dan kondisi pembangunan daerah menghadapi tantangan yang sangat serius dampak krisis ekonomi dan globalisasi, pembangunan daerah sebaiknya diletakkan dalam tatanan strategi memberdayakan masyarakat itu sendiri, melaksanakan agenda ekonomi sekarang yaitu dengan melalui pemhakan sitem ekonomi kerakyatan untuk menyelesaikan beragam tantangan pembangunan ekonomi yang ada saat ini. Perwujudan paradigma pembangunan yang berkelanjutan tentulah harus memfokuskan pada manusia yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka ke arah pembangunan.

Pengarahan mengenai pembangunan itu ditujukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui struktur masyarakat yang muncul berkembang dan ditingkatkan menurut kemampuan masyarakat itu senidiri. Sadar akan potensi serta keahlian masyarakat dalam pembangunan daerah yang dilakukan melalui strategi pemberdayaan dan pemhakan menuju masyarakat yang terus maju, mandiri memiliki daya saing, sejahtera.

Tujuan baru dalam pembangunan ekonomi layaknya yang terdapat pada undang-undang ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan baru pembangunan adalah cara yang ditempuh pembangunan dengan cara meletakkan dengan integrasi bermacam-macam upaya yakni, upaya pemberdayaan dan pemihakan masyarakat, upaya pemantapan otonomi daerah, upaya modernisasi melalui perubahan struktur ke arah fungsional yang berkelanjutan.

Kebijakan umum dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah. Mengembangkan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan dengan memihak pada yang dibelakang, dan dalam lingkup pemerintahan berarti pemberdayaan pemerintahan daerah yang dikerjakan dengan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan dengan sumber dana BLM yang bersifat block grant untuk mebiayai segala kegiatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat itu sendiri. Bantuan yang dimaksud dapat berupa terus berusaha meningkatkan kemampuan SDM , menggerakkan perubahan struktur ekonomi rakyat demi mewujujudkan kesejahterannya, membangun prasarana yang dapat mendukung semua kegiatan ekonomi rakyat, terus meningkatkan kelembagaan masyarakat, terus mengembangkan arah dan evaluasi yang menjadi dasar penilaian dampak setiap program maupun bantuan.

Sangatlah wajar harus terus meningkatkan penciptaan kondisi yang dapat mendukung kemampuan masyarakat untuk mendapatkan serta memanfaatkan hak hak dalam rangkat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.terdapat berbagai macam masalah yang harus diselesaikan dan ditinjau dari bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut:

Melemahnya sistem kelembagaan ekonomi demi memberikan ruang untuk masyarakat tepatnya untuk masyarakat kecil dalam meningkatkan usaha ekonomi yang memiliki daya saing kuat.
Menurunnya penciptaan jalur masyarakat ke dalam sumber daya ekonomi berisi modal, lahan, teknik produksi
Melemahnya kemampuan masyarakat kecil derah demi membangun organisasi ekonomi masyarakat yang bisa meningkatkan posisi daya saingnya.